Regional Original Revenue PAD has a very large contribution to the Regio-nal Budgeting APBD to finance the administration and service processes of govern-ment affairs and regional development. The present research aims to determine how to improve PAD and build strategy of action plan for increasing it in Gunungkidul Regency. This study used descriptive qualitative method. Informants were taken by purposive sampling. Data collecting techniques are observations, interview with Local Agency Organizations OPD which are responsible for PAD generation, and docu-mentations or secondary data, APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study showed that the development of Gunungkidul PAD experienced a significant development as big as 25,97%. The PAD contribution to regional income or fiscal decentralization rate is 11,73%. The strategy to increase the PAD is built by a formulating action plan for accelerating it. Based on this results, it is suggested that the program to increase competency and commitment of regional tax-retribution managers for each revenue management of local agency, provide a program to increase the PAD and implementation of the action plan to increase it, use information and communi-cation technology for the management of each PAD lines, and optimally stakeholders cooperation building. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 │ hal. 41 – 60 Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Gunungkidul Evi Nilawati Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul, Indonesia Korespondensi penulis alfitra_n Abstract. Regional Original Revenue PAD has a very large contribution to the Regio-nal Budgeting APBD to finance the administration and service processes of govern-ment affairs and regional development. The present research aims to determine how to improve PAD and build strategy of action plan for increasing it in Gunungkidul Regency. This study used descriptive qualitative method. Informants were taken by purposive sampling. Data collecting techniques are observations, interview with Local Agency Organizations OPD which are responsible for PAD generation, and docu-mentations or secondary data, APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study showed that the development of Gunungkidul PAD experienced a significant development as big as 25,97%. The PAD contribution to regional income or fiscal decentralization rate is 11,73%. The strategy to increase the PAD is built by a formulating action plan for accelerating it. Based on this results, it is suggested that the program to increase competency and commitment of regional tax-retribution managers for each revenue management of local agency, provide a program to increase the PAD and implementation of the action plan to increase it, use information and communi-cation technology for the management of each PAD lines, and optimally stakeholders cooperation building. Keywords SWOT analysis; Local government strategy; Regional Original Revenue; Gunungkidul Regency. Abstrak. Pendapatan Asli Daerah PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mengembangkan PAD serta strategi dan rencana aksi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan metode sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah OPD sebagai pengelola PAD, dan dokumentasi berupa data sekun-der, di antaranya adalah APBD, PAD, dan data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami perkembangan signifi-kan sebesar 25,97%, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah atau derajad desentralisasi fiskal sebesar 11,73%. Strategi peningkatan PAD ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan PAD. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelola Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 pajak-retribusi daerah pada masing-masing OPD pengelola pendapatan, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan setiap lini PAD, dan mem-bangun kerjasama antarpihak secara lebih optimal. Kata kunci Analisis SWOT; Strategi pemerintah daerah; Pendapatan Asli Daerah; Kabupaten Gunungkidul. Article Info Received April 20, 2019 Accepted November 7, 2019 Available Online November 11, 2019 DOI LATAR BELAKANG Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Era baru pengelolaan keuangan publik untuk mewu-judkan akuntabilitas publik melalui desentralisasi keuangan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Instrumen desen-tralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 delapan belas desa pesisir, 56 lima puluh enam desa di lereng bukit, dan 70 tujuh puluh desa di dataran serta terse-bar di 18 delapan belas kecamatan yang dikenal sebagai Kawasan Karst Gunungsewu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gunungkidul menerapkan kebijakan desentralisasi keuangan daerah melalui kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD dan optimalisasi belanja daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Pendapatan daerah digali berdasarkan potensi dan target yang ditetapkan secara rasional, sedangkan belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja dan kepen-tingan publik. Implementasi desentralisasi keuangan daerah dijabarkan pada APBD yang difokuskan pada pencapaian visi pembangunan tahun 2016-2021, yaitu mewujud-kan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b. Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan untuk memberikan nilai tambah, baik bagi petani, nelayan, peningkatan industri kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pemkab Gunung-kidul mencapainya melalui kebijakan APBD dengan struktur yang terdiri atas pendapat-an daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pem-bangunan tergantung pada ketiga unsur tersebut. Kemampuan daerah mengoptimalkan potensi dan menggali sumber pendapatan baru sangat menentukan kemandirian keuang-an daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah membutuhkan strategi dan renca-na aksi peningkatan PAD yang tepat sesuai kondisi dan karakteristik daerah. Untuk memperkuat derajad kemandirian keuangan daerah diperlukan penelitian analisis dan strategi peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan PAD dan merumuskan strategi serta rencana aksi peningkatan PAD. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 KAJIAN TEORITIS Pendapatan daerah merupakan sejumlah dana yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dati pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjual-an/pengadaan barang/jasa. Kedua, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi, dana alokasi umum atau DAU yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi khusus atau DAK. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain Anggara, 2016. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mendasarkan pada prinsip bahwa pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Permasalahan keuangan daerah, antara lain kesenjangan fiskal fiscal gap yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah fiscal need, sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah menentukan PAD atau kemandirian keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberla-kuan sistem denda bagi penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menam-bah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi Anggara, 2016. Strategi menutup kesenjangan fiskal pendapatan daerah, yaitu peningkatan penda-patan melalui penjualan jasa publik charging for public service, perbaikan adminis-trasi penerimaan pendapatan daerah revenue administration, peningkatan tarif, dan perluasan subyek-obyek pajak. Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah, yaitu 1 memperluas basis penerimaan potensial secara ekonomi, antara lain meng-identifikasi pembayar pajak baru potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek pajak, dan menghitung kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan; 2 memperkuat proses pemungutan pajak melalui penyusunan Peraturan Daerah Perda, mengubah tarif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3 mengawasi mela-lui pemeriksaan secara mendadak dan periodik, perbaikan sistem pengawasan, penerap-an sanksi penunggak pajak dan pihak fiskus, peningkatan pembayaran pajak, dan pelayanan; 4 melakukan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan pajak dengan perbaikan prosedur administrasi berupa penyederhanaan administrasi pajak dan efisiensi pungutan; 5 meningkatkan kapasitas penerimaan dalam perencanaan dengan koordi-nasi instansi terkait. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui pemberian kewenang-an yang lebih luas kepada daerah. Perubahan sistem perpajakan dilakukan melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pusat dipungut oleh daerah Mardiasmo, 2002. Beberapa hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dalam peneli-tian ini. Penelitian Mohamed 2017 menyimpulkan bahwa sumber keuangan daerah belum dilaksanakan secara optimal karena banyaknya tantangan. Penelitian tersebut membahas sistem perpajakan, strategi pengumpulan pendapatan, lemahnya desentra-lisasi fiskal, dan kurangnya kompetensi petugas pengumpul pendapatan. Kelemahan Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 perpajakan ditunjukkan dengan belum adanya basis data pajak. Pemerintah lokal perlu mencari, menggali, dan menciptakan sumber keuangan baru Mohamed, 2017. Hampir sama dengan penelitian Mohamed 2017, penelitian Cruz et al. 2018 menyimpulkan bahwa keuangan Kota Bongabon tergantung pada pemerintah pusat. Pajak merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menyarankan agar dilaku-kan penelitian tentang pajak sebagai input pembuatan kebijakan pajak lokal Cruz, Cruz, & Antonio, 2018. Penelitian Ylvije dan Elez 2012 menyimpulkan bahwa penerimaan pajak sektor pariwisata sangat penting. Penerapan pajak tidak boleh mematikan sektor pariwisata. Penentuan tarif pajak terbaik akan mendorong pengembangan pariwisata dan dana pajak harus digunakan untuk investasi pengembangan pariwisata. Penerapan sistem pajak yang tepat akan mendorong sektor pariwisata dapat berkembang Ylvije & Elez, 2012. Penerimaan pendapatan pajak dirasakan belum optimal. Sektor pariwisata perlu diting-katkan kapasitasnya dan pendapatan sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunannya. Salah satu sumber PAD Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan sektor pari-wisata yang meningkat seiring dengan pengembangan pariwisatanya. Namun, upaya pengembangan tersebut masih bertumpu pada pungutan retribusi. FaladeObalade dan Dubey 2014 menyatakan pariwisata berperan penting terhadap pertumbuhan negara berkembang serta memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi negara. Pariwisata sebagai salah satu sektor industri berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto PDB negara, kualitas hidup warga, dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian Sitompul et al. 2014 menyatakan bahwa pengembangan pariwisata berka-itan dengan faktor amenitas, yaitu ketersediaan hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran berperan penting terhadap PAD Provinsi Banda Aceh. Kontribusi pajak hotel dan restoran masih rendah meskipun sistem pengumpulan pajak cukup efisien dan efektif. Pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan sistem administrasi perpa-jakan, kualitas administrator pajak, lebih menekankan upaya intensif daripada ekstensif, dan menerapkan imbalan reward dan hukuman punishment Sitompul, Syahnur, & Ichsan, 2014. Otieno et al. 2013 menemukan adanya hubungan antara sistem informasi dan efisiensi maupun keefektifan pengumpulan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu, ada hubungan positif antara sistem pengendalian internal dan pengumpulan pendapatan. Resistensi terhadap perubahan dapat menghambat implementasi sistem informasi Otieno et al., 2013. Penelitian oleh Githinji, Mwaniki, Kirwa, dan Mutongwa 2014 menemukan bahwa sistem pemungutan pajak di Kenya relatif buruk dan belum mendapatkan perhatian memadai. Sistem kendali internal terhadap pembayar pajak terbesar adalah sistem informasi manajemen dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pengumpulan pendapatan pemerintah kota Githinji et al., 2014. Teknologi dan sistem informasi berpengaruh pada pengumpulan pendapatan Karimi, Maina, & Kinyua, 2017. Sebuah penelitian tentang dampak teknologi dan sistem informasi pada pengumpulan pendapatan oleh Pemerintah Daerah Embu di Kenya mengacu teori adopsi teknologi dan merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang UU dan integrasi sistem informasi manajemen Karimi et al., 2017. Peningkatan pengumpulan pendapatan pemerintah lokal merupakan kunci untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam memberikan layanan publik berkualitas. Banyak Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 negara memiliki basis pendapatan memadai, tetapi tingkat pengumpulan pendapatan rendah. Negara gagal mencapai target pengumpulan pendapatan lokal. Temuan peneli-tian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan merumus-kan kebijakan pengumpulan pendapatan dengan penerapan teknologi dan sistem informasi yang memadai Karimi et al., 2017. Teknologi informasi memberikan dampak pada administrasi pajak. Teknologi informasi berpengaruh pada produktifitas pajak dan menunjukkan hubungan antara implementasi teknologi informasi pajak dan perencanaan pajak. Teknologi informasi yang berkaitan dengan pengajuan, pendaftaran dan pembayaran pajak online mempengaruhi produktifitas pajak, artinya sistem pajak online berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Olatunji & Ayodele, 2017. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam menghadapi Revolusi Industri Amalia, 2018. Hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh peme-rintah Amalia, 2018. Pemanfaatan TIK pada organisasi pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Demikian pula, pelayanan pajak dan retribusi pemerintah daerah dilaksanakan berbasis e-government. Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan PAD dapat diupayakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan pengendalian internal pendapatan pemerintah lokal. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui kemampuan membiayai sen-diri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang membayar pajak dan retribusi Putra, 2018. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul mencakup pengelolaan potensi wisata, pajak, retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, regulasi dan perencanaan, tarif pajak, dan sistem TIK. Penelitian sebelumnya lebih banyak merumuskan strategi, tetapi belum diimple-mentasikan secara operasional dengan merumuskan rencana aksi, sehingga hal spesifik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perumusan strategi dan rencana aksi. Arti penting strategi dan rencana aksi peningkatan PAD adalah kebijakan peningkatan PAD yang lebih terencana, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja performance. Strategi adalah seni mengintegrasikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergitas pencapaian tujuan Lembaga Admi-nistrasi Negara, 2008. Penyusunan strategi menggunakan pendekatan formulasi strategi matriks SWOT berdasarkan faktor-faktor internal strengths, weaknesses dan faktor-faktor eksternal opportunities, threats. Setelah strategi ditetapkan, rencana program kegiatan rencana aksi dirumuskan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan Lembaga Administrasi Negara, 2008. METODE PENELITIAN Penelitian analisis dan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul dilakukan berbasis data pada kurun waktu tahun 2012–2018. Pendekatan diskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam Sugiyono, 2016. Infor-man dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling pada organisasi perangkat daerah OPD pengampu pendapatan. Pengumpulan data menggunakan tek-nik observasi, wawancara terhadap orang-orang kunci OPD pengampu pendapatan, dan dokumentasi berupa data sekunder meliputi data APBD, data komponen PAD, peraturan terkait PAD, dan data lain yang relevan. Untuk mendapatkan kredibilitas Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 data, penelitian ini menerapkan triangulasi berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi pada saat diskusi Forum Gabungan Perangkat Daerah Pendapatan tahun 2019, data sekunder, dan wawancara pada informan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA, dan informan OPD relevan lainnya. Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan penyajian dan reduksi data untuk mendapatkan pola yang jelas. Penyajian data dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi, mendapatkan makna atas data, pola hubungan antarbagian dan secara keseluruhan, serta menarik kesimpulan Sugiyono, 2016. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT yang terdiri atas kekuatan strengths, kelemahan weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman threaths. SWOT merupakan Teknik Analisis Manajemen TAM, yaitu sebuah metode ilmiah untuk menilai keadaan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal secara komprehensif guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran peningkatan PAD. Indikator faktor internal dan eksternal ditentukan berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Lembaga Administrasi Negara, 2008. Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pembobotan dan evaluasi untuk menentukan strategi dan rencana aksi peningkatan PAD. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dengan memfo-kuskan pada analisis dan strategi peningkatan PAD. Rentang waktu analisis PAD adalah data tahun 2012-2018. Analisis hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Diskripsi Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Gunungkidul PAD Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pertama, pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan BPHTB. Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah telah menetapkan berbagai jenis pajak daerah sebagai bagian PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017a. Kedua, retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya akta pencatatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk KTP, pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, pemeriksaan kesehatan ternak di Poskeswan, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha tempat penginapan/villa, jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, ijin mendirikan bangunan, dan ijin trayek. Beberapa Perda tentang retribusi adalah Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Teleko-munikasi. Ketiga, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terdiri atas penerimaan laba Bank BPD DIY, Perusahaan Daerah PD BPR Bank Daerah Gunungkidul BDG, dan Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani. Keempat, lain-lain PAD yang sah terdiri atas penerimaan lainnya yang tidak termasuk pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pertumbuhan dan sumbangan PAD Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Pertumbuhan dan Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah PAD Rp / Pertumbuhan % Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah % Sumber BKAD Kabupaten Gunungkidul 2019. Tabel 1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2012-2018, rata-rata PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan shift sebesar 25,97%. Data tersebut menunjukkan derajad desentralisasi fiskal kategori kurang karena pendapatan daerah ditopang sebagian besar oleh dana transfer pemerintah pusat kepada daerah Tangkilisan, 2007. Sesuai pandangan Mohamed 2017 dan Cruz et al. 2018 bahwa penerimaan daerah belum optimal dan terjadi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerin-tah pusat masih dominan. Pada tahun 2013-2014, peningkatan PAD mencapai nilai paling besar, yaitu 90,95%. Namun, PAD tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 19,42%. Data kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2012 dan diikuti tahun 2013. Sumbangan PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 14,69%, sedangkan kon-tribusi share PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan derajad desentralisasi fiskal tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Derajad desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah Putra, 2018. Capaian pendapatan tersebut berasal dari 12 dua belas organisasi perangkat daerah OPD pengampu pendapatan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu RSUD Wono-sari, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman DPUPRKP, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perda-gangan Disperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Dinas Pena-naman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kom-ponen pertama, analisis terhadap hasil pajak daerah disajikan pada Tabel 2 berikut ini. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Tabel 2. Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018 Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Berdasarkan Tabel 2, hasil pajak daerah rata-rata tumbuh 35,05%. Peningkatan terbesar terjadi pada periode tahun 2013-2014 sebesar 130,58%. Komponen kedua PAD, yaitu hasil retribusi daerah dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018 Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Hasil retribusi daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,93%. Pening-katan tertinggi terjadi pada tahun 2012-2013 sebesar 27,24%. Pertumbuhan terendah pada tahun 2013-2014 sebesar 2,63%. Selanjutnya, komponen ketiga PAD adalah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan disajikan pada Tabel 4 berikut ini. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan rata-rata 18,81%. Persentase peningkatan terbesar pada tahun 2014-2015 sebesar 33,32% dan diikuti tahun 2012-2013 sebesar 27,88%. Pada tahun 2016-2017, pertumbuhan terkecil adalah 1,14% dan diikuti tahun 2017-2019 sebesar 11,74%. Komponen PAD keempat adalah lain-lain PAD yang sah disajikan pada Tabel 5 berikut ini. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah terbesar pada tahun 2013-2014 sebesar 147,74% diikuti tahun 2016-2017 sebesar 45,35%. Tahun 2017-2018 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 35,11% dan diikuti tahun 2015-2016 sebesar 2,01%. Data dari keempat sumber PAD menunjukkan bahwa secara berturut-turut persentase rata- Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 rata peningkatan mulai dari yang terbesar adalah hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Ringkasan hasil tersebut disajikan pada Tabel 6. Tabel 4. Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2012-2018 Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Rp Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 5. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2012-2018 Lain-lain PAD Yang Sah Rp Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, perkembangan komponen PAD selama periode 2012-2018 diuraikan sebagai berikut Pertama, pendapatan pajak daerah tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 130,58%. PBB-P2 meningkat karena adanya kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan kepada daerah, sehingga menjadi sumber pemasukan daerah. Hal tersebut sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 15/ dan No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Untuk meningkatkan pajak sektor pariwisata, pendapatan pajak hotel dan restoran perlu diintensifkan dan tidak hanya fokus pada retribusi. Hal tersebut sesuai pandangan Sitompul et al. 2014, yaitu peningkatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas petugas, upaya pajak secara intensif, dan menerapkan imbalan dan hukuman. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Tabel 6. Sebaran Perkembangan Komponen PAD Tahun 2012 – 2018 3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Keterangan Pertumbuhan di atas rata-rata Pertumbuhan negatif terjadi penurunan Peringkat 1-6 menunjukkan perkembangan terbesar menuju terkecil. Kedua, pendapatan retribusi daerah tahun 2013 dan 2016 berada di atas rata-rata. Namun, retribusi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, target pendapatan retribusi pariwisata hanya tercapai sebesar Hal ini disebabkan faktor isu bencana alam di pantai yang terjadi di daerah lain dan bencana banjir yang mempengaruhi niat dan persepsi wisatawan ber-kunjung ke Gunungkidul. Meskipun mengalami penurunan, retribusi sektor pariwisata berperan dalam pendapatan, karena kontribusinya terhadap PAD cukup tinggi. Pada sisi lain, yang harus diperhatikan adalah penarikan pajak hotel dan restoran Sitompul et al., 2014 dan tidak hanya memungut retribusi pariwisata. Data DPUPRKP menunjukkan target penerimaan hanya mencapai 67,61% dari target Faktor penye-babnya adalah 1 Target sewa rusunawa tidak terpenuhi karena waktu penyusunan PAD sewa rusunawa tahun 2018 tarif perhitungannya lebih tinggi. Dasar pemberlakuan adalah Perbup No. 40 Tahun 2017 besaran tarif lebih rendah; 2 Ruang komersial belum dilengkapi sarana prasarana memadai, seperti sarana air bersih, saluran air kotor, Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL, dan bangunan masih dalam tahap penyempur-naan; dan 3 Penghuni rusunawa keluar masuk yang mengakibatkan kurang lancarnya penerimaan sewa rusunawa. Ketiga, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 18,81%. Peningkatan di atas rata-rata berturut-turut dari yang terbesar adalah pada tahun 2015, 2013, dan 2016, yaitu naiknya deviden daerah dari PT Bank BPD dan PD BPR BDG. Keempat, kontribusi lain-lain PAD yang sah mengalami dinamika yang menarik. Pertama, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 147,74%. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah lonjakan dana kapitasi kompensasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah BLUD RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan; Kedua, pada tahun 2017 terjadi peningkatan di atas rata-rata karena dana Biaya Operasional Sekolah BOS masuk pada komponen tersebut; dan Ketiga, pada tahun 2018 mengalami penurunan. Faktor penyebabnya adalah dana BOS pada tahun 2017 masuk klasifikasi Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD mengatur bahwa pendapatan Dana BOS dianggarkan pada PAD dalam kategori Jenis Lain-lain PAD yang sah Kementerian Dalam Negeri RI, 2017. Namun, setelah tahun 2017 terjadi perubahan kebijakan, yaitu dana BOS masuk rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Peraturan Mendagri No. 134 Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri RI, 2018. Pengalaman pendapatan dana kapitasi BPJS Kesehatan dan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, sesuai pandangan Mohamed 2017 dan Cruz et al. 2018 bahwa sumber-sumber keuangan daerah atau PAD belum optimal menopang pendapatan dan terjadi ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Sebagian dana kapitasi BPJS Kesehatan yang diterima Pemda merupakan imbal balik belanja premi yang dibayarkan Pemda kepada BPJS kesehatan. Analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan, tetapi belum signifikan, stabil, dan aman dalam menopang keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 1 Peningkatan penerimaan pada komponen PAD dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai pandangan Cruz et al. 2018 tentang ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat, yaitu Pertama, penerimaan PBB-P2 meningkat tajam pada tahun 2014 karena kebijakan pemerintah pusat mendaerahkan PBB-P2, menggeser pendapatan pajak pusat menjadi pajak daerah; Kedua, tahun 2014 pada lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 147,74% karena alokasi dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS sebagai kompensasi pelayanan dasar dan rujukan di BLUD Puskesmas dan RSUD. Pendapatan BLUD langsung digunakan untuk mengganti biaya pelayanan dan tidak boleh untuk membiayai kegiatan investasi; Ketiga, komponen PAD secara akuntansi tidak tepat dalam memasukkan kode rekening pendapatan, yaitu dana BOS masuk PAD kom-ponen lain-lain PAD yang sah, sementara secara regulasi dana BOS bukan bagian dari PAD. Penempatan dana BOS sesuai kebijakan Kemendikbud sebagai rekening penampungan untuk menghindari hibah langsung ke sekolah. 2 Peningkatan PAD dengan kondisi sangat rentan vulnerable atas pengaruh situasi tertentu sebagaimana pandangan Mohamed 2017 menyatakan bahwa keuangan daerah mengalami banyak tantangan yang harus mampu dipecahkan oleh daerah. Khususnya, PAD retribusi rekreasi dan olahraga yang dikelola Dinas Pariwisata. Pada kurun waktu sebelumnya selama 5 lima tahun mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan karena terdampak isu bencana alam di luar Kabupaten Gunungkidul. Persepsi wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul dan citra destinasi wisata turut mempengaruhi penerimaan retribusi pariwisata. 3 Adanya komponen PAD yang mengalami stagnasi karena regulasi Perda dan Perbup yang mengatur dasar pemungutan sudah kadaluwarsa out of to date. Contohnya, tarif parkir motor hanya senilai Rp500. Sesuai pandangan Mardiasmo 2002, untuk meningkatkan pendapatan agar berjalan secara optimal diperlukan kajian peningkatan tarif dan penjualan jasa publik charging for services, sehingga sudah saatnya untuk melakukan peninjauan tarif. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 4 Adanya piutang pajak dan retribusi, sehingga pendapatan tidak maksimal. Contoh-nya, PBB-P2 terdapat piutang, pajak reklame belum dibayar, reklame sudah dipasang tetapi belum berizin, dana PBB-P2 yang dipungut perangkat desa belum disetor ke kas daerah, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB sudah diterbitkan izinnya tetapi dokumen belum atau tidak diambil oleh pemohon dan retribusinya belum dibayar. Mardiasmo 2002 menyatakan perlunya peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pada penunggak, serta perbaikan administrasi pendapatan. Upaya itu perlu dilakukan agar pendapatan diperoleh dengan cepat dan didukung oleh sistem informasi pendapatan daerah. 5 Kontribusi pajak lebih besar dibandingkan pendapatan retribusi. Namun, kontribusi pajak belum signifikan dan masih mengandalkan PBB-P2 dan belum mendasarkan obyek pajak lain. Penghasilan pajak disebabkan kebijakan pengalihan PBB-P2 dari pendapatan pemerintah pusat atau pendaerahan pajak. Potensi pajak selain PBB-P2 yang cukup potensial adalah pajak restoran/rumah makan dan pajak hotel belum berkontribusi signifikan pada PAD seiring dengan perkembangan pariwisata. Penen-tuan tarif pemungutan harus tepat. Hal tersebut untuk menghindarkan penerapan pajak sektor pariwisata yang dapat mematikan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, penetapan sistem pajak yang tepat mendorong sektor pariwisata bisa berkembang dengan pesat Ylvije & Elez, 2012. 6 Belum ada upaya Pemda untuk mendayagunakan aset daerah menjadi sumber pendapatan passive income dari aset. Hanya terdapat dua sumber pendapatan yang berasal dari pendayagunaan aset, yaitu berupa sewa tanah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU dan sewa Gedung Olah Raga GOR Siyono untuk rumah makan Gunungkidul Steak GK Steak. Selain itu, masih adanya tanah milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Mohamed 2017, optimalisasi pendapatan daerah memerlukan strategi pengumpulan pendapatan yang optimal dan didukung sistem informasi pendapatan daerah. Pandangan Karimi et al. 2017, Otieno et al. 2013, Githinji et al. 2014 dan Olatunji dan Ayodele 2017 menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta adopsi teknologi dalam optimalisasi penda-patan yang signifikan. 2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman SWOT PAD Kabupaten Gunungkidul Analisis isu-isu strategis berdasarkan aspek internal dan eksternal mencakup ke-kuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disajikan pada Tabel 7-9 berikut ini. Tabel 7. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman SWOT 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sector. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat periode tahun 2012-2018. 3 Regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedia anggaran pemungutan PAD 5 Pemungutan PAD secara online didukung closed circuit television CCTV. 1 Kompetensi dan komitmen petugas pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 6 Cash opname PAD secara berkala. 7 Penambahan obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 8 Layanan mempermudah estimasi retribusi. 6 SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 7 IMB belum online single submission OSS. 8 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi membatasi investasi. 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD. 2 Tumbuhnya investasi swasta. 3 Gunungsewu United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO Global Geopark. 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata. 1 Kepatuhan wajib pajak-retribusi rendah, sehingga terdapat tunggakan/piutang. 2 Kegiatan usaha belum berizin, sehingga tidak masuk PAD. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun. 4 Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD. Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 8. Matriks Internal Factor Evaluation IFE PAD Kabupaten Gunungkidul 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat tahun 2012-2018. 3 Adanya regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 5 Pemungutan PAD secara online didukung CCTV. 6 Cash opname PAD secara berkala. 7 Penambahan lokasi obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 8 Layanan mempermudah estimasi retribusi. 1 Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak dan retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. 6 SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 7 IMB belum melalui online single submission OSS. 8 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi, yang membatasi kegiatan investasi. Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 9. Matriks External Factor Evaluation EFE PAD Kabupaten Gunungkidul 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD 2 Tumbuhnya investasi swasta Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 3 Gunungsewu UNESCO Global Geopark 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata 1 Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah 2 Kegiatan usaha belum berizin. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun 4 Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD Sumber Analisis hasil penelitian 2019. Tabel 10. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan Strenght – S 1 Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 2 Trend pertumbuhan PAD meningkat per tahun 2012-2018. 3 Adanya regulasi dan tarif PAD. 4 Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 5 Pemungutan PAD secara online didukung CCTV. Kelemahan Weakness – W 1 Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 2 Pemungutan PAD belum online. 3 Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat. 4 Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5 Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. Peluang Opportunities –O 1 Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD. 2 Tumbuhnya investasi swasta. 3 Gunungsewu UNESCO Global Geopark. 4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata. Strategi S – O 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi kawasan strategis pariwisata serta percepatan investasi s1, o1, o2. 2. Implementasi regulasi dan tarif PAD pada kawasan strategis pariwisata serta percepatan investasi s2, o1,o2. 3. Optimalisasi layanan pemungutan PAD secara online didukung percepatan layanan investasi s5, o1, dan o2. Strategi W – O 1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark w1, o2, o3. 2. Pemungutan PAD online guna mendukung percepatan investasi w2, o2. 3. Penyusunan data based pajak dan retribusi pada obyek wisata di kawasan strategis wisata w3, o1. Ancaman Threats-T 1 Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah. 2 Kegiatan usaha belum berizin. 3 Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung Strategi S – T 1. Intensifikasi PAD dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui percepatan perizinan s1, t1, t2. 2. Optimalisasi pemantauan PAD Strategi W – T 1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta tertib perizinan w1, t1, t2. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 menurun. 4 Kebijakan pusat menghapuskan berbagai sumber PAD . online terintegrasi mitigasi bencana s5, t3. Sumber Hasil analisis SWOT 2019. Berdasarkan hasil analisis SWOT Tabel 10, maka strategi kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul, yaitu 1. Strategi Kekuatan–Peluang S–O a. Pengembangan dan intensifikasi obyek pajak dan retribusi pada kawasan strategis pariwisata dan percepatan investasi. Kabupaten Gunungkidul adalah daerah tujuan wisata potensial yang berpeluang untuk pengembangan investasi. Pemda dapat mengembangkan sumber-sumber PAD dan mengintensifkan pemungutan PAD potensial terutama pada kawasan wisata. Potensi sumber PAD yang bisa diraih, antara lain 1 Kawasan strategis potensial diintensifkan retribusinya, yaitu kawasan wisata pantai dengan mene-rapkan sistem satu pintu, sistem parkir terpadu, dan pembaruan sistem tiket dari sistem karcis ke e-ticketing; 2 Retribusi IMB sangat potensial, tetapi masih banyak bangunan yang belum bisa dipungut IMBnya; 3 Retribusi Surat Ijin Usaha SIU; dan 4 Kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. b. Percepatan investasi, implementasi regulasi, dan tarif pajak-retribusi pada ka-wasan strategis pariwisata. Komponen pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan dalam Perda dapat dibuat-kan Standard Operating Procedure SOP dan dipungut, sehingga tidak terjadi piutang PAD atau kemungkinan terjadinya PAD yang hilang. c. Optimalisasi layanan pemungutan PAD secara online didukung percepatan layanan investasi. Layanan pemungutan PAD online dan percepatan layanan investasi wajib dila-kukan agar realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan potensi pendapatan lebih cepat dipungut, serta langsung masuk PAD melalui bank mitra pemerintah daerah PT Bank BPD DIY dengan sistem transfer non-tunai TNT. Contoh-nya, retribusi IMB ditarik bersamaan saat pemohon menerima IMB satu paket dengan aplikasi perizinan dan wajib langsung transfer ke rekening kas daerah. Semakin banyaknya investasi merupakan pendukung potensi PAD yang bisa dipungut. 2. Strategi Kelemahan–Peluang W–O a. Peningkatan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia SDM/aparatur sipil negara guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark. SDM yang menangani pajak dan retribusi dapat ditingkatkan kompetensi dan komitmennya dalam pengelolaan PAD melalui program pendidikan dan pelatih-an pajak–retribusi dan rekrutmen tenaga harian lepas THL bidang pajak dan retribusi secara transparan. Kegiatan ini dapat dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 b. Pemungutan PAD online guna mendukung percepatan realisasi investasi. Pemungutan PAD online dilaksanakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan dan mendorong wajib pajak-retribusi semakin patuh membayar pajak dan retribusi tepat waktu, sehingga tidak terjadi piutang daerah. c. Penyusunan basis data pajak-retribusi yang akurat pada obyek wisata di kawasan strategis wisata. Basis data pajak-retribusi disusun dengan metode survei menggunakan sistem blok dan prioritas pada kawasan strategis wisata sebagai pusat kegiatan ekonomi berdasarkan wilayah administrasi. Pemutakhiran obyek pajak tidak hanya diprio-ritaskan di kawasan perkotaan saja, tetapi juga menyasar kawasan wisata. Pada umumnya, di kawasan-kawasan wisata berdiri bangunan baru, seperti hotel, rumah makan, dan homestay yang dapat menjadi potensi PBB-P2 dan dapat disesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak NJOPnya. 3. Strategi Kekuatan–Ancaman S–T a. Intensifikasi pajak-retribusi daerah dengan meningkatkan kepatuhan compli-ance wajib pajak-retribusi melalui percepatan layanan perizinan. Pendekatan kepatuhan diterapkan dengan sistem panutan, keteladanan, pembe-rian insentif, dan penghargaan kepada para wajib pajak-retribusi yang membayar tepat waktu dan memberikan sanksi kepada wajib pajak-retribusi yang tidak patuh membayar. Intensifikasi pajak-retribusi daerah dipacu melalui percepatan layanan perizinan dengan prosedur ketika izin sudah diterbitkan, maka secara resmi telah dipungut pajak-retribusi perubahan dari sistem cash basis ke accru-al basis. Ketika pelaku usaha telah beroperasi, maka potensi pajak-retribusi yang dipungut semakin besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya, pajak reklame dipungut ketika pelaku usaha mengajukan izin pemasangan iklan pada tempat-tempat yang diperkenankan oleh Perda. b. Optimalisasi pemantauan online digitalisasi PAD terintegrasi mitigasi bencana alam wisata pantai. Strategi digitalisasi pada era teknologi informasi sebagai kebutuhan, termasuk pada pengelolaan PAD. Sebagian besar karakter obyek wisata Kabupaten Gunungkidul adalah kawasan wisata pantai, seperti Pantai Baron, Kukup, Krakal, Drini, Siung, dan Sepanjang, yang potensial dipungut retribusi rekreasi dan olahraga, merupakan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami. Retribusi dan mitigasi bencana memerlukan digitalisasi agar informasi kejadian segera dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat. Pemasangan kamera CCTV yang tersentral dan dikendalikan Network Operation Center NOC pada kawasan wisata memudahkan petugas pungut retribusi, BKAD, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memonitor situasi obyek wisata secara real time. Pemasangan kamera CCTV pada pos retribusi menganti-sipasi kebocoran atau penyimpangan tiket/karcis retribusi karena semua aktifitas terekam audio visual CCTV secara online. 4. Strategi Kelemahan–Ancaman W–T Peningkatan kompetensi dan komitmen aparatur sipil negara guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta tertib perizinan usaha. Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 Berpijak pada faktor kelemahan SDM, upaya peningkatan kompetensi dan komit-men SDM diperlukan melalui pendidikan pelatihan intensif, seperti pelatihan pemetaan dan perhitungan PBB-P2, penentuan NJOP, penilaian property, dan pemutakhiran data obyek pajak. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya rencana aksi peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul disusun dalam Tabel 11, sebagai berikut Tabel 11. Rencana Aksi Peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul Pihak Terkait/ Perangkat Daerah Pengkajian pengembangan potensi PAD. BAPPEDA, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Setda, BKAD, Perguruan Tinggi/Pakar/Dewan Riset Daerah DRD Pengkajian Perda yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru Perda dan Perbup yang up to date. DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Administrasi Perekonomian Setda, BKAD, Perguruan Tinggi. Penyusunan standar operating procedure SOP pemungutan dan penagihan pajak-retribusi. BKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda. Sosialisasi pajak-retribusi pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran radio, dan talkshow radio . BKAD, Dinas Kominfo, Radio Suara Dhaksinarga, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak- retribusi a. Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2 bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN b. Penilaian properti. BKAD, BPN, STPN, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah BKPPD Intensifikasi PAD a. Penyusunan basis data obyek PAD hotel, homestay, rumah makan, dan reklame. b. Review PAD secara periodik 1 bulan sekali. c. Pemungutan pajak terpadu online e-pajak. d. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB. e. Pemungutan retribusi terpadu online e-retribusi seperti e-retribusi pasar, e-retribusi wisata e-ticketing. f. Pemberian insentif 5% atas pencapaian target pajak-retribusi pada pengelola/petugas PAD. g. Kerjasama pemanfaatan aset Pemda agar mendatangkan PAD, yaitu perjanjian sewa, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU, bangun serah guna rest area/sarana wisata, dan obyek vital daerah. h. Penyelenggaraan event wisata, yaitu Gunungsewu Festival, Gunungkidul Festival, Festival Akhir Tahun, dan lain-lain. BKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo, Lembaga Sandi Negara Lemsaneg, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT, Semua Dinas Pengelola PAD, PT Bank BPD, Notaris. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan. DPMPT, Bagian Organisasi Setda, Lemsaneg, Dinas Kominfo. Penagihan piutang pajak-retribusi BKAD, DPMPT, DUPRKP, Satuan Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Pihak Terkait/ Perangkat Daerah Polisi Pamong Praja Satpol PP, semua dinas pengelola PAD, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi a. Operasi pro justisia perizinan pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain b. Pekan panutan wajib pajak c. Penghargaan pada wajib pajak d. Pemberian sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan pajak SatPol PP, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPT, DPUPRKP, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda. Pemungutan PAD secara online digitalisasi dan didukung kamera CCTV pada obyek wisata pos retribusi, tempat parkir, dan kawasan pantai rawan bencana Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPBD. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan melalui a. Forum perangkat daerah fungsi pendapatan b. Penetapan target PAD yang realistis BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Pembangunan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi infrastruktur jaringan, integrasi internet antar OPD sampai desa, dan pembuatan aplikasi pemungutan PAD Dinas Kominfo, BKAD, Pemerintah Desa. Sumber Hasil analisis penelitian 2019. Strategi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi untuk mencapai sasaran pening-katan PAD. Formulasi strategi dan rencana aksi dilakukan dengan mengintegrasikan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi agar tercipta sinergi pencapaian tujuan dan sasaran sesuai pedoman Lembaga Administrasi Negara 2008. KESIMPULAN DAN SARAN PAD Kabupaten Gunungkidul meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama kurun waktu tahun 2012-2018, PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan shift rata-rata sebesar 25,97%. Sumbangan share PAD terhadap pendapatan daerah meng-gambarkan derajad desentralisasi fiskal selama kurun waktu tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Beberapa obyek PAD mengalami peningkatan dan penurunan. Strategi peningkatan PAD yang mendasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diformulasikan menjadi strategi dan rencana aksi peningkatan PAD untuk diimplemen-tasikan perangkat daerah terkait. Berdasar hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk Pertama, meningkatkan kompetensi serta komitmen sumber daya manusia pengelola pajak-retribusi yang dianggarkan oleh masing-masing perangkat daerah pengelola pendapatan; Kedua, menyusun program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD secara konsisten; Ketiga, memanfaatkan teknologi infor-masi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD online Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 missalnya e-ticketing; dan Keempat, mengoptimalkan kerjasama antarpihak. Selain itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memfokuskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD pada organisasi perangkat daerah pengampu pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. DAFTAR REFERENSI Amalia, S. 2018. Reformasi Birokrasi Strategi Menghadapi Revolusi Industri Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 212 0–2. Anggara, S. 2016. Administrasi Keuangan Negara I. Bandung CV Pustaka Setia. Cruz, A. L. M., Cruz, F. J. M., & Antonio, O. C. C. 2018. Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bongabon in the Philippines. Journal of Public Administration and Governance, 83 99. 5296/ FaladeObalade, T. A., & Dubey, S. 2014. Managing Tourism as a source of Revenue and Foreign direct investment inflow in a developing Country The Jordanian Experience. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 33, 15–42. Githinji, R. K., Mwaniki, M., Kirwa, K. J., & Mutongwa, S. M. 2014. Information and Communication Technology ICT on Revenue Collection by Kenyan Counties. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 411, 238–260. Karimi, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. 2017. Effect of Technology and Infor-mation Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya. International Academic Journal of Information Systems and Technology, 21, 19–35. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri RI 2017. Surat Edaran Mendagri No. 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertang-gungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri RI 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 134 2018. Indonesia. Retrieved from Lembaga Administrasi Negara. 2008. Teknik-teknik Analisis Manajemen. Jakarta Lembaga Administrasi Negara LAN RI. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kesatu. Yogya-karta Andi Offset. Mohamed, A. A. 2017. Challenges of Mogadishu Local Government Revenue. In Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Humanities and Social Science HSS 2017 Vol. 83, pp. 529–533. Paris, France Atlantis Press. Jurnal Maksipreneur │ ISSN printed 2089-550X │ ISSN online 2527-6638 Olatunji, O. C., & Ayodele, K. B. 2017. Impact of ICT on Tax Administration in Nigeria. Glopbal Journal of Management and Business Research, 172, 24–33. Retrieved from Otieno, O. C., Oginda, M., Obura, J. M., Aila, F. O., Ojera, P. B., & Siringi, E. M. 2013. Effect of Information Systems on Revenue Collection by Local Authorities in Homa Bay County, Kenya. Universal Journal of Accounting and Finance, 11, 29–33. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung-kidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2017b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Gunungkidul Pemerintah Kabupa-ten Gunungkidul. Putra, W. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah Edisi 1, C. Depok Rajawa-li Pers. Sitompul, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. 2014. The Role of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh’s Local Own Source Revenue. Aceh International Journal of Social Sciences, 31, 45–57. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung CV Alfabeta. Tangkilisan, H. N. S. 2007. Manajemen Publik. Eds. Y. Hardiwati, Edisi Kedua. Jakarta PT Grasindo. Ylvije, & Elez, O. 2012. Management of the taxation on tourism operators, an important component of revenues and investments in the tourism sector. Academicus International Scientific Journal, 6, 126–135. ... 4 The current implementation of the fiscal decentralization regime is somewhat different than that in the decade of the 2000s early implementation. Technology information and its supporting infrastructures have developed much in the past twenty years, which has led to effectiveness and efficiency in generating local-own-source revenue Nilawati, 2019;Rachmawati et al., 2018;Saifuddin, 2020;Worumi, 2018. However, this technology utilization remains limited to the development of the information system within the local government, tax reporting, data synchronization, public services payment, etc. ... Yudistira Hendra PermanaRizqi AzizahNovita WilaThis paper studies the feasible digital content business model of Jogja Istimewa Television JITV and Jogja Istimewa Application JI App under the management of the Yogyakarta Provincial Office of Communications and Informatics. Thanks to the development of digital transformation and digital content business, both are now integrated to reach a broader market since they provide unique content of Yogyakarta socio-culture and government activities. However, it needs a more advanced business model compared to the existing ones. In addition, this transformation will help The Government of Yogyakarta Province achieve its local state budget sovereignty and provide high-quality digital content for the public. We use a mix-method approach in this study by using a strict survey exploring brand awareness of JITV and JI App and focus group discussion with relevant stakeholders to achieve our objective. We find that JITV and JI App should shift their form from a unit under the Yogyakarta Provincial Office of Communications and Informatics management into an independent local public service agency Badan Layanan Umum Daerah or BLUD. This shift is likely to be implemented since our respondents are aware of both JITV and JI App and that the relevant stakeholders in our FGD support that shift.... Local revenue comes from local taxes, local retribution, profits from local state-owned enterprises, and other revenue. Although the Local Government receives revenue sources outside their local revenue, the local revenue plays a significant role in local finance to become the primary foundation for local autonomy and development Nilawati, 2019;Lestari & Utama, 2019. ...Siti RohimaLiliana Liliana Aning Kesuma PutriLocal Government expenditure is budgeting for all government needs and activities and managed under the authority of provinces, regencies, and municipalities through their respective regional heads. Well-targeted Local Government expenditure optimization has a significant impact on the regional economy. This research aims to determine poverty reduction in regencies/municipalities in South Sumatra Province, Indonesia, by examining the variable’s impact of social assistance expenditure, capital expenditure, and local revenue on poverty. The data used are primary and secondary data obtained from 15 regencies/municipalities in South Sumatra Province during the 2010-2018 periods. The analysis technique uses in this research were Poverty Mapping with Klassen Typology and Multiple Linear Regression MLR. Using the Klassen typology for poverty mapping in South Sumatra Province obtained four regional classifications quadrant based on poverty and economic growth quadrant I developed and fast-growing region, quadrant II developed but depressed region, quadrant III developing region, and quadrant IV less developed region. The Klassen typology classification results quadrant I include Palembang City, quadrant II includes Musi Banyuasin Regency, Muara Enim Regency, Ogan Komering Ilir Regency, and Banyuasin Regency. Quadrant III includes Ogan Komering Ulu Regency, Prabumulih City, and Lubuk Linggau City. Also, quadrant IV includes Lahat Regency, Musi Rawas Regency, Ogan Ilir Regency, Ogan Komering Ulu Timur Regency, Ogan Komering Ulu Selatan Regency, Empat Lawang Regency, and Pagar Alam City. The t-test regression results showed that Social assistance expenditure and local revenue affect poverty reduction, while capital expenditure does not significantly affect poverty reduction. The F-test regression results showed that poverty reduction was affected simultaneously by social assistance expenditure, capital expenditure, and local revenue. Policies in social assistance expenditure and capital expenditure were not well-targeted. The policies expected to reduce poverty are to provide well-targeted social assistance expenditure and capital study aims to identify property transfer customs regulations and analysis of local tax revenues especially BPHTB in Pekanbaru City and Dumai City. This research was conducted in 2019-2020. The results of this study indicate that each study area has its own regulations regarding BPHTB and the basis for determining BPHTB tax collection is all the same, which is 5% of the value of NJOP minus NPOPTKP. In 2019 Riau Province, which received BPHTB Pekanbaru City revenue reached 144 billion rupiah or around of the total regional tax of Rp 627 billion. The city of Dumai in 2019 received a BPHTB of billion, or only about percent of the total regional tax revenue. In the implementation of BPHTB collection, there are still many constraints. The solution that can be offered in this research is the issuance of regional regulations that accommodate all the interests of various related ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan bea peralihan properti dan analisis penerimaan pajak daerah terutama pendapatan BPHTB di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitiam ini dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah kajian memiliki peraturan tersendiri mengenai pemungutan BPHTB dan dasar penetapan pemungutan pajak BPHTB semuanya sama yaitu sebesar 5% dari nilai NJOP dikurangi NPOPTKP. Pada tahun 2019 Provinsi Riau yang memperoleh penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru mencapai 144 milyar rupiah atau sekitar 22,97% dari total pajak daerah Rp 627 milyar. Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh BPHTB sebesar Rp5,6 milyar atau hanya sekitar 3,98 persen dari total penerimaan pajak daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB masih terkendala berbagai hal. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan daerah yang mengakomodir semua kepentingan berbagai pihak paper examined the effect of Information Systems on revenue collection of Local Authorities in Homa Bay, Kenya. Study objectives included establishing the relationship between internal control systems, Information Systems and revenue collection in Kenyan Local Authorities; determining the levels of quality service offered to the clients by Local Authorities and investigating whether Information Systems relate to effectiveness and efficiency of Revenue Collection. A structured cross-section survey was used to collect data from 2,007 individuals, of which 165 were Local Authorities staff and 1,842 were traders in Homa Bay Municipality. The study found that there is a relationship between Information Systems and both efficiency and effectiveness in revenue collection, there is a strong positive relationship between Internal Control Systems and revenue collection as reported by 97% of the respondents, and that resistance to change by the council staff was derailing the full implementation of Information Systems. The study is useful in reviewing the institutions' Act and statutes to cater fully for the integration of IS in the management activities of Homa Bay Municipal Council, to managers at all levels, public sector, policy makers and AmaliaDunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu Revolusi Industri Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan Internet of Things IoT, big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial Artificial Intelligence. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah. Selain berbagai peluang yang ditawarkannya, era Revolusi Industri menimbulkan berbagai persoalan publik baru yang harus dihadapi, seperti polemik transportasi daring; ancaman e-commerce terhadap toko/retail konvensional; kejahatan siber, dsb. Oleh karenanya, organisasi pemerintah harus melakukan reformasi besar untuk dapat berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya diera Revolusi Industri Liza M. CruzFranz Jake M. Cruz Olive Chester Cuya AntonioOne source of funding for sub national government is imposition of taxes. It is imposed upon individual and corporation within the territorial jurisdiction of the municipality. Local governments are funded through Internal Revenue Allotment IRA provided by the National Government. The purpose of the study is to assess the local revenue generation capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija in the Philippines. The paper revealed that its calculated collection efficiency is only of the total collectibles on Real Property Tax. The average local revenue raising capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija within the period of 7 years 2011 to 2017 is only % of the externally sourced revenue or IRA. The study concluded that the municipality of Bongabon, Nueva Ecija remains dependent on national government when it comes to funding. The study also identified various constraints to efficient tax collection while local citizens perceived the LGU capacity to collect tax negatively. More studies on tax capacity are encouraged to come up with sufficient baseline data that may serve as inputs to policy making and solve the problems of tax collection in the local aim of this article is to present the concept of bankruptcy as a legal judicial procedure to be followed in case that the legal or natural person becomes insolvent. The paper is focused on the meaning of bankruptcy, the subjects of bankruptcy proceedings, causes for the opening of this proceeding, the competent court and its decision according to the law dated “On bankruptcy” published in official Journal These article deals also with the organs of bankruptcy proceedings, administrator, meeting of creditors and methods of the conclusion of bankruptcy proceedings. A brief description of debtor’s possibilities during bankruptcy proceedings is given also in article. It deals with debtor’s closeout, rehabilitation/reorganization of the company and debtor’s liquidation. However, it should be noted that the bankruptcy procedure is a procedure not very widespread in our country, that due to the small number of cases before our courts. It also has to do with the fact that subjects rarely addressed the A Faladeobalade Suchi DubeyTourism plays a crucial role in the development and growth of all countries, especially the developing ones, creating a general positive impact on the economic and social situations for the target country. Tourism had always been recognized as a remunerative industry that positively contributes to a country's GDP, Citizens quality of life and generation of employment. For example, tourism is considered a major pillar in the economy of the Country of Jordan; however, Jordan as a Nation may need to do more in order to compete globally in this lucrative sector! Tourism is the second largest industry in our world Christine Ennew 2003. Tourism is an industry similar to other industries that generate revenue and contribute to a country's GDP and balance of payments. According to the World Travel and Tourism Council WTTC's 2003 statistics, tourism generates around 200 million jobs world-wide and accounts for 10% of the world global GDP. This contribution differs from one country to another depending on the volume of domestic tourism spending as opposed to international tourism spending. In a lot of cases, the volume of transactions in tourism industry equals or exceeds the volume of Transactions in other cash cow sectors such as oil and automobile sectors. Tourism has become a major part in international commerce and proves to be an important tool to diversify one country's sources of revenue instead of relying only on one source or product Crude OilRebert Kamau GithinjiMary MwanikiKiproto John Kirwa Michael SanjaFor sustainable growth and poverty reduction to take place in African countries specifically in Kenya and more so in Kenyan counties, it is essential that a coherent, dynamic and domestically driven capital accumulation, intermediation and Computerization process take root . Its also true that Taxation which is one entry point for improving governance on the continent has received little attention, Tax revenues collection are relatively poor in most counties in Kenya; taxes have often not translated into improvements in public service delivery. Objective of this research establishes the mode of strengthening domestic resource mobilization by utilizing ICT, it also determines a review on information systems theories and hence examines the impact of management information system on revenue collection in Kenyan counties. The research utilizes ICT in relation to Technological theories hence setting the base on Empirical review such as Technology Acceptance Model Theory, Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology, Theoretical Implementation Process-Theory, Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior TPB, Theory Of Technical Acceptance Model, Agency Theory, Control Theories And Cultural Keuangan Negara IS AnggaraAnggara, S. 2016. Administrasi Keuangan Negara I. Bandung CV Pustaka of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government ofH KarimiK E MainaJ M KinyuaKarimi, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. 2017. Effect of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya. International Academic Journal of Information Systems and Technology, 21, 19-35. Retrieved from Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020Kementerian Dalam Negeri RI 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 134 2018. Indonesia. Retrieved from