menyimpulkanbahwa ada beberapa masalah yang harus di identifikasi yaitu: 1.2.1 Banyaknya lahan pekarangan yang tidak produktif 1.2.2 Kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai bercocok tanam 1.2.3 Terdapatnya permasalahan umum yaitu kurangnya kecukupan kebutuhan pangan dalam hal ini masyarakat masih rendah dalam mengkonsumsiThis study had an aim to saw how the impact of infrastructure development on food resilience conditions in Indonesia, focusing on Bali Province. The result of infrastructure development was one of the main factors in realizing the presence of Food Resilience in Indonesia, so the government needed to built supporting infrastructure intended for people who had conditions far from food resilience and good infrastructure. This research used a descriptive method, with taking data from literatur, document, journal, and internet. This study found that the impact of infrastructure development was closely related to the condition of a region's resilience; Bali Province was one of the provinces that had a high food resilence index score, even in the national food resilience index ranking, Bali Province had an index score of making Bali Province as the first place in food resilience when compared to other provinces. The food resilience conditions of regencies/cities in Bali Province also showed high index scores; this could be seen in the last two years the position of Denpasar Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 421Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi BaliJURNAL KETAHANAN NASIONALVol. 26, No. 3, Desember 2020, Hal 421-438DOI ISSN2527-9688OnlineOnline sejak 28 Desember 2015 di 26 No. 3, Desember 2020 Halaman 421-438 Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi BaliSri MulyaniIlmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Indonesiaemail srimulyani Firda Mardhatillah PutriIlmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesiaemail rdamardhatillah2306 Widyo AndokoProgram Doktor Ilmu Managemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesiaemail AkbarIlmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesiaemail NovaliaIlmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia email novaliasavira 19-10-2020; Direvisi 30-12-2020; Diterima; 31-12-2020ABSTRACTThis study had an aim to saw how the impact of infrastructure development on food resilience conditions in Indonesia, focusing on Bali Province. The result of infrastructure development was one of the main factors in realizing the presence of Food Resilience in Indonesia, so the government needed to built supporting infrastructure intended for people who had conditions far from food resilience and good infrastructure. This research used a descriptive method, with taking data from literatur, document, journal, and internet. This study found that the impact of infrastructure development was closely related to the condition of a region’s resilience; Bali Province was one of the provinces that had a high food resilence index score, even in the national food resilience index ranking, Bali Province had an index score of making Bali Province as the rst place in food resilience when compared to other provinces. The food resilience conditions of regencies/cities in Bali Province also showed high index scores; this could be seen in the last two years the position of Denpasar 422Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438City, Tabanan Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency to became cities and regencies that occupied the highest place in the national food resilience index Development Impact; Infrastructure; Food Resilience; Bali ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang berfokus di Provinsi Bali. Perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan hadirnya Ketahanan Pangan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur penunjang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kondisi jauh dari angka ketahanan pangan dan infrastruktur yang baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mengambil data dari kepustakaan, dokumen, jurnal, dan internetPenelitian ini menemukan bahwa dampak pembangunan infrastruktur menjadi sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional. Kata Kunci Dampak Pembangunan; Infrastruktur; Ketahanan Pangan; Provinsi BaliPENGANTARPeran pemerintah sangat penting dalam rangka menghadirkan pembangunan perekonomian di Indonesia, jika dilihat dari keterpurukan situasi ekonomi yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang signikan kepada seluruh akar pertumbuhan ekonomi di Indonesia Afriyenis, 2016. Seiring berjalannya pemerintahanan orde baru, kondisi pembangunan pada bidang ekonomi nasional pada masa awalnya dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan dan mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan namun kemudian secara tiba-tiba di tahun-tahun selanjutnya mengalami kemunduran yang cukup drastis. Kemunduran yang terjadi ini kemudian membawa pembangunan perekonomian Negara Indonesia ke masalah yang serius, dampak yang terjadi contohnya ialah terjadinya turbulensi nilai tukar rupiah, tingkat bunga yang tinggi, dan krisis pinjaman luar negeri, sehingga pasca reformasi yang terjadi di akhir 90’an Negara Indonesia membutuhkan hadirnya akselerasi pembangunan agar terwujud ekonomi negara yang stabil, imbang, merata dan sesuai dengan keadilan untuk seluruh rakyat di Indonesia Afriyenis, 2016Menurut Muller dkk., 2015 infrastruktur dicirikan sebagai prasarana sik yang menyediakan sarana transportasi sosial dan ekonomi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Infrastruktur seringkali dikaitkan dengan sistem lingkungan dalam sistem sosial dan ekonomi, penyediaan infrastruktur berpengaruh pada sistem sosial dan ekonomi kota saat ini, sehingga infrastruktur harus diakui sebagai dasar dalam pengambilan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 423Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi Balipangan adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari sumber hayati hasil pertanian olahan, kehutanan, perkebunan, perikanan, air, peternakan, baik yang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan pangan tambahan, bahan baku pangan yang digunakan pada proses pengolahan makanan atau minuman. Dengan hadirnya ketahanan pangan ditujukan agar penduduk mampu menghadirkan kemandirian pangan dalam menjalani kehidupan, denisi dari kemandirian pangan didalam UU RI No. 18 2012 ialah kapasitas produksi pangan dalam negeri yang didukung oleh Kelembagaan Ketahanan Pangan yang bekerja untuk menjamin terpenuhinya kecukupan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga baik secara kualitas, kuantitas, perlindungan, maupun dengan keterjangkauan harga yang sudah didukung oleh produksi pangan yang sangat beragam berdasarkan dengan kearifan dan keragaman infrastruktur di Indonesia harus sejalan dengan Undang-undang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2025 yaitu dengan terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Yogyakarta, 2019. Guna menciptakan hal tersebut perlu sebuah upaya yang ditransformasikan ke dalam delapan misi pembangunan nasional, di antara misi pembangunan nasional tersebut salah satunya bertujuan untuk menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan agar dapat menumbuhkan pembangunan daerah, meminimalisir adanya bentuk kesenjangan sosial, berpihak untuk masyarakat, wilayah dan kelompok yang masih lemah, menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, menyediakan fasilitas yang sama dan memadai untuk masyarakat kepada pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, kemudian misi terakhir ialah menghapus diskriminasi dari berbagai sisi termasuk diskriminasi terhadap gender N, dkk., 2018.Beberapa literatur penelitian terdahulu telah menyebutkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan di Indonesia salah satunya ialah terjadinya perbedaan dalam pemeratan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang ada. Sebagai kunci dari peningkatan ekonomi, pemenuhan infrastruktur yang layak berperan penting dalam pengembangan suatu wilayah Sukwika, 2018. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam isu ketahanan pangan dan kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur. Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari banyak pulau sehingga pemerintah harus mengupayakan pemerataan dalam distribusi pangan, selain itu wilayah Indonesia juga memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda di setiap kepulauannya Schaar, 2017. Oleh karenanyalah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata pemerintah Indonesia menyelenggarakan pembangunan di bidang pangan dengan bekerjasama bersama lembaga serta organisasi pangan dunia, menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional Suryana, 2014. Problem terkait kondisi pangan saat ini terjadi dikarenakan pembangunan infrastruktur yang masih dirasakan kurang guna menunjang aksesibilitas ketahanan pangan Rachman, 2016. Indonesia sendiri memiliki banyak daerah otonomi tingkat bawah yang disebut desa/kampung, sebagian besar desa/kampung di wilayah Indonesia merupakan basis daripada pertanian Jenderal, 424Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438dkk., 2019. Dalam aspek ketahanan ekonomi, pedesaan saat ini masih belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga masih banyak bergantung kepada produk perekonomian primer yang berdampak pada dimanfaatkannya desa oleh masyarakat kota dalam pemenuhan kebutuhan hariannya Santoso, 2016. Hal tersebut menimbulkan beberapa sebab kemiskinan yang sangat signifikan karena penyebaran pangan dan ekonomi tidak merata, hal ini dikarenakan pembangunan di setiap wilayah Indonesia dihadapkan dengan persoalan pembangunan yang fundamental dan belum terealisasikan Islamiah, 2015.Pada tahun 2015 Millenium Devlopment Goals MDGs menyepakati dan menyetujui bahwa setiap negara harus berperan dalam menurunkan kelaparan dan kemiskinan yang terjadi pada tahun 1990 Fukuda-Parr, 2016. Dengan adanya hal tersebut Komite Indonesia berdasarkan dengan UU No 7 tahun 1996 melakukan pengamatan pembanguan pangan terhadap kebutuhan dasar masyarakat bersama pemerintah Aat, 2015. Untuk memenuhi ketahanan pangan diperlukan pembangunan kapasitas manusia di daerah tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pengembangan agrarian Husna dan Albsayah, 2012.Pembangunan ekonomi mensyaratkan suatu tahapan pembangunan yang berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dibarengi dengan memperkirakan pertambahan jumlah penduduk dan disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam format ekonomi serta pemerataan pendapatan bagi seluruh penduduk negara tersebut. Salah satu tantangan utama dari pembangunan di Negara Indonesia ini yaitu menangani persoalan ketimpangan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia serta mahluk hidup lainnya. ketahanan pangan merupakan suatu kebutuahan yang sangat kompleks serta berkaitan secara langsung dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek politik Usmaliadanti, 2011. Problem terkait kondisi pangan hari ini masih menjadi perhatian utama dunia, permasalahan kerawanan pangan tidak hanya terjadi di negara-negara tertinggal, dan negara-negara berkembang, namun juga negara-negara yang saat ini sudah memiliki pertumbuhan yang pesat dalam segala bidang kehidupan juga mengalaminya Conceição, dkk., 2016; Hapsari dan Rudiarto, 2017; Yeoh, dkk., 2014. Pada dasarnya ketahanan pangan ingin menghadirkan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, serta keterjangkauan pangan Soekirman, 2000; Wado, dkk., 2019. Konsep ketahanan pangan memiliki beberapa aspek. Terdapat 8 aspek perihal konsep ketahanan pangan menurut Pramono 2014, sebagai berikut. Pertama, kebutuhan rumah tangga. Hal ini menyangkut dengan ketahanan pangan nasional, individu dan komunitas semua mahluk hidup yang membutuhkan pangan baik dari wilayah manapun, tetapi kebutuhan pokok setiap rumah tangga memang berbeda, untuk wilayah Indonesia barat mengkonsumsi beras, dan Indonesia timur mengkonsumsi peran pemerintah. Dalam melibatkan ketahanan pangan baik dari masyrakat kecil maupun masyarakat dominan, pemerintah harus menjamin hak pangan dan tidak membedakan pangan untuk wilayah timur, barat, dan tengah. 425Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi BaliKetiga, cakupan aspek ketahanan pangan. Ketersediaan mutu paangan food quality dan jumlah pangan food sufcien.Keempat, mutu pangan. Ini penting karena masalah yang sering terjadi di Indonesia pembagian sembako selalu tidak diperhatikan seperti raskin dengan kualitas dengan mutu yang sangat produksi pangan. Setiap daerah juga harus diperhatikan, mulai dari pengelolaan, produksi, pengemasan, serta food safety. Food safety merupakan hal yang perlu diperhatikan jika makanan tercemar oleh bahan kimia dan dapat menghambat ketahanan pemerataan, yaitu mengupayakan pemerataan makan terutama dalam kasus diskriminasi ketahanan pangan Indonesia timur dan barat, agar hal ini dievaluasi kembali oleh kesamaan derajat. Kesamaan derajat dalam persebaran pangan, keterjangkauan pangan, dan hak masyrakat memenuhi kebutuhanan panganDalam mewujudkan ketahanan negara diperlukan ketahanan dalam kestabilan ekonomi, pemerintah, masyarakat, ketersediaan akses distribusi, serta ketahanan pangan yang diwujudkan dengan penjaminan ketersediaan dan kemampuan akses setiap rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Arlius, dkk., 2017; Janti, 2016. Pada tahun 2011 Konferensi Boon menyelenggarakan sebuah diskusi terkait permasalahan ketahanan pangan dengan akademisi dari Singapura. Dalam pertemuan tersebut kemudian merumuskan kesepakatan bersama terkait konsep ketahanan pangan Rivani, 2012. Konsep ketahanan pangan yang dihasilkan mengsyaratkan pemerintah untuk membuat sebuah inovasi kebijakan publik dalam menciptkan suatu pelayanan publik terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia Wulandari, dkk., 2019.Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur penghubung antar wilayah serta infrastruktur penunjang pengembangan agraria di wilayah tersebut, dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan dan meningkatkan indeks keterjangkauan terhadap pangan yang ini akan mengkaji sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan peneliti akan menggunakan beberapa rumusan masalah yakni 1. Mengetahui sejauh mana kondisi ketahanan pangan di Provinsi Bali, 2. Sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur dalam mempengaruhi kondisi ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali, serta Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis Janti, 2016; Wati, dkk., 2019. Kualitatif deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan memusatkan perhatian kepada sebuah kasus yang sedang terjadi melalui pengumpulan data yang kemudian data tersebut disusun serta dianalisis dengan pendekatan kualitatif Achmad,dkk., 2019; Moleong, 2007; Nazir, 1999. 426Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438PEMBAHASANMenghadirkan pembangunan ekonomi merupakan suatu kewajiban setiap negara yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakatnya Pratama dan Purnomo, 2020. Dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut maka diperlukan adanya sumber daya ekonomi produktif di setiap negara yang mana sumber daya ekonomi tersebut mampu menjadi katalisator pembangunan. Pembangunan infrastruktur di negara Indonesia merupakan salah satu fakor penting dalam mempercepat laju pembangunan nasional Asahdi, 2015. Dengan pembangunan infrastruktur ini ditargetkan dapat meningkatkan aksesibilitas yang dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan jasa agar lebih efisien serta dapat memudahkan dalam mendisitribusikan supplay pangan keberbagai daerah Putro, 2015 Lihat gambar 1.Gambar 1 tersebut menunjukkan alokasi anggaran infrastruktur tahun 2014 2019 selalu mengalami peningkatan dalam pengalokasian anggaran APBN, peningkatan tersebut yang paling tinggi berada di tahun 2017, pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 41,0%, tetapi jika dibandingkan gambar pertumbuhannya tidak terlalu signikan dengan yang terdapat di tahun 2015. Pengalokasian anggaran infrastruktur setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengalokasian anggaran di ranah infrastruktur yang terus tumbuh dan ini pula menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur harus mampu menjadi perhatian utama sebagai penunjang pembangunan dalam segala bidang yang merata disemua wilayah yang ada di antara infrastruktur dan ketahanan pangan sangat erat hubungannya, apabila infrastruktur sudah memadai maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat, hal ini dilihat dari akses masyarakat terhadap pangan yang dapat tercukupi Ervianto, 2017. Ketahanan pangan adalah hal yang paling pokok untuk keberlangsungan suatu negara. Indonesia dengan jumlah penduduk jiwa atau setara % penduduk Gambar 1Anggaran Infrastruktur APBN 2019Sumber Badan Ketahanan Pangan, 2017. 427Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi Balidi dunia Badan Ketahanan Pangan, 2017. Untuk itu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih serius dalam memperhatikan kondisi ketahanan pangan nasional Erwandari, 2017 Lihat gambar 2.Gambar 2 tersebut menunjukkan 15 kota di Indonesia yang memiliki peringkat dan skor ketahanan pangan yang paling tinggi. Kota Denpasar menjadi kota yang paling tinggi dan stabil dalam skor ketahanan pangannya, jika gambar 2019 dibandingkan dengan gambar 2018 di Kota Denpasar terjadi penurunan beberapa poin namun masih tetap menjadikan Kota Denpasar peringkat pertama dalam indeks ketahanan pangan kota 2019. Sementara itu Kota Balikpapan dan Kota Bukit Tinggi menjadi kota yang pada indeks ketahanan tahun 2019 mendapatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari posisi peringkat Kota Balikpapan yang awalnya di posisi ke 9 sembilan merengsek naik ke posisi ke 2 dua, begitu pula Kota Bukit Tinggi yang tadinya di posisi ke 10 sepuluh mengalami peningkatan hingga mampu mencapai posisi ke 4 pada tahun 2019. Peningkatan yang tidak signikan justru dialami oleh Kota Jakarta Selatan dan Gambar 2 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018-2019Sumber Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020 428Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438Kota Semarang, hal ini menyebabkan Kota Jakarta Selatan turun ke posisi ke 3 tiga dan Kota Semarang ke posisi peringkat ke pemahaman tentang 15 kota di Indonesia yang menempati peringkat tertinggi, data di dalam gambar 2 juga menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki kemampuan ketahanan pangan yang terjamin diwujudkan dengan dibarengi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan masif. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pembangunan infrastruktur yang ada sudah tinggi dan dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang ada, sehingga kehadiran infrastruktur yang baik dapat memobilisasi pembangunan pangan di daerah tersebut dapat terpenuhi dengan baik Agustina, 2020; Fagi, 2014. Meningkatkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu daerah tidak terlepas dari kehadiran infrastruktur yang memadai. Kota Denpasar menjadi salah satu kota yang memiliki pembangunan infrastruktur yang baik, sehingga dalam indeks ketahanan pangan kota dapat menduduki posisi yang tertinggi di antara kota-kota lainnya di Indonesia Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020; Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2020 Lihat gambar 3.Berdasarkan gambar 3 tersebut, yang menjadi kabupaten dengan skor indeks ketahanan pangan tertinggi dapat dilihat di dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut ialah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten yang konsisten menunjukkan pertumbuhan dalam ketahanan pangannya. Dari tiga kabupaten yang menempati peringkat tertinggi semua kabupaten tersebut berada di dalam Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki prospek pembangunan yang signifikan, khususnya dalam hal infrastruktur. Posisi Bali sebagai salah satu tujuan destinasi wisata dunia membuat Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang memiliki akses infrastruktur yang baik. Hal ini kemudian secara tidak langsung mendukung terjaminnya kualitas ketahanan pangan yang tinggi di wilayah Provinsi Bali, selain infrastruktur yang sudah memadai kondisi geogras wilayah Provinsi Bali pun mendukung upaya swasembada pangan. Dengan budaya agraria masyarakatnya yang cukup tinggi membuat Provinsi Bali dapat menjaga terjaminnya ketahanan nasional gambaran tentang Indeks Ketahanan Pangan IKP untuk kabupaten dan kota tahun 2019 dapat ditunjukkan pada gambar 4 tersebut menunjukkan terdapat 71 kabupaten atau sekitar 17,1% yang terdiri dari 416 kabupaten yang memiliki skor IKP yang cukup rendah dengan persebaran 25 kabupaten masuk Kelompok Satu 6%, 19 kabupaten 4,6% yang masuk Kelompok Dua, dan terdapat 27 kabupaten 6,5 masuk ke Kelompok Tiga, sedangkan 25 kabupaten Kelompok Satu, sebanyak 1 kabupaten di Provinsi Maluku, 1 kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, 18 kabupaten berada di Provinsi Papua dan 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat,. Sementara itu untuk wilayah kota terdapat 1 kota 1% yang masuk ke dalam Kelompok Satu yaitu Kota Aceh, Kelompok Dua Kota Gunung Sitoli di Sumatra Utara, 3 kota masuk ke Kelompok Tiga Pagar Alam dan Lubuk Linggau Sumatra Selatan, Kota Tual Maluku Badan Ketahanan Pangan, 2020.Selanjutnya, pada tingkat provionsi, peringkat dan skor indeks ketahanan pangan IKP tahun 2019 ditunjukkan pada gambar 5 tersebut menunjukkan skor peningkatan angka ketahanan pangan provinsi 429Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi Balidi Indonesia, angka ketahanan tertinggi berada di Provinsi Bali karena dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik, skor Provinsi Bali 85,15 atas ketahanan pangan pada tahun 2019, pada umumnya selama ini penduduk setempat masih banyak yang memproduksi lahan pertanian, sehingga menjamin ketahanan pangan bagi penduduk daerah sekitar. Meskipun demikian, dalam perjalanannya Provinsi Bali tetap dihadapkan kepada permasalahan dalam menjaga ketahanan pangannya, yaitu masalah irigasi, dan resiko gagal panen yang cukup tinggi di provinsi tersebut Gunjana, 2015. Sedangkan gambar 5 tersebut juga menunjukkan angka ketahanan pangan terendah di Provinsi Papua yang hanya memiliki skor 25,13 pada tahun 2019, kesenjangan ketahanan pangan di Papua ini bisa terjadi karena perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan mengalami defisit penyebabnya kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan ketersediaan produksi pangan pokok, jika dilihat dari presentasenya Papua mengalami surplus dalam ketersediaan pangan tetapi distribusi di lapangan yang sering terkendala Widati, 2015.Gambar 3Peringkat Dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018-2019Sumber Badan Ketahanan Pangan, 2018, 2020 430Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438Permasalahan diseminasi pangan di Indonesia masih sering terjadi, hal ini dikarenakan sejumlah wilayah memiliki kondisi tanah, serta infrastruktur yang berbeda, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah, sejumlah wilayah memiliki iklim yang baik untuk bercocok tanam dan didukung oleh kadar tanah yang subur Bantacut, 2013. Namun di beberapa wilayah lainnya malah sebaliknya, pemerintah selalu dituntut agar menerapkan sifat yang profesional dan bekerja dengan cara yang kreatif serta inovatif. Hal tersebut sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait pemerintah daerah dan pada pasal 386 sampai 390 tentang dibutuhkannya sebuah inovasi dalam mendirikan pemerintahan dan memperkuat kinerja pemerintah Wulandari, dkk., 2019. Beberapa bagian wilayah di Indonesia bisa dikatakan sudah mulai berkembang karena semua akses sudah mudah didapatkan, sedangkan di bagian Indonesia Timur masih banyak ketimpangan infrastruktur dan ketahanan pangan akibat jarak yang sangat jauh sehingga dalam pemanfaatan lahan tidak maksimal, dan penduduk diharuskan bertahan dengan sumber pangan yang ada. Menurut Bantacut 2013 daerah pedesaan merupakan penghasil kebanyakan dari hasil pertanian dan pahan pangan, namun sayangnya desa masih tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi secara mandiri. Salah satu alasan utama kenapa hal ini terjadi adalah karena kondisi perekonomian pedesaan masih bergantung pada produksi dan pertukaran produk primer yang bernilai rendah dan dengan harga yang tidak stabil. Nilai terbesar yang terkandung dalam hasil pertanian diangkut dan dimanfaatkan di perkotaan. Kemudian daerah pedesaan menjadi daerah Gambar 4Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019Sumber Badan Ketahanan Pangan, 2020 431Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi Balipermintaan akan barang-barang manufaktur tersebut. Dari sudut pandang inilah kawasan pedesaan perlu dibangun untuk menjadi distributor pangan hasil karyanya yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi pada saat yang bersamaan. Untuk tujuan ini, melalui pengembangan kegiatan pengembangan nilai tambah, pangan dan perekonomian pedesaan harus bergantung pada produksinya sendiri melalui peningkatan usaha pembentukan nilai tambah. Nurhemi dkk 2014 mengungkapkan bahwa ketahanan pangan merupakan masalah yang menjadi perhatian semua negara mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan lingkungan makro ekonomi yang menguntungkan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara terkait dengan ketersediaan pangan yang memadai, tetapi juga dengan akses ke pengalokasiaan anggaran tersebut terdapat beberapa capaian terkait pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara baru, jaringan irigasi, perumahan KPR, dan rumah susun. Di dalam tabel 1 dapat dilihat capaian pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang ada di 5Peringkat Dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019Sumber Badan Ketahanan Pangan, 2020 432Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438Kehadiran pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan penghubung dasar lainnnya yang terus dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan ketahanan pangan dan infrastruktur saling berjalan dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan terhitung dari tahun 2015-2019 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan yang mendorong perkembangan ekonomi di kawasan daerah pembangunan infrastruktur tersebut dan kawasan maju lainnya serta daerah yang berkembang untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi wilayah Cahyu, 2019. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengadakan pembangunan infrastuktur yang cukup besar adalah Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan pembangunan bandara Bali Utara, jalan tol dan jalur kereta api di tahun 2019 Nasution, 2017. Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan pengalokasian anggaran kepada pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan keinginan untuk meningkatkan pemerataan antara daerah, meningkatkan kualitas serta mengurangi terjadinya ketimpangan layanan publik antar daerah, dan mendukung upaya pengentas kemiskinan Kementrian Keuangan RI, 2020Apabila dilihat dari segi belanja pemerintah saat ini infrastruktur menjadi tujuan utama dari jalannya pemerintahan saat ini. Pemerintah saat ini selain membangun infrastruktur dari segi transportasi dan logistik, pemerintah juga harus memperhatikan dari segi yang lainnya contohnya pertanian Islamiah, 2015. Ketahanan pangan diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur pengelolaan air bagi pertanian dengan memastikan dukungan pendanaan Kristiadi, 2017. Salah satu dampak dan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih sering terjadi disparasi antara wilayah terutama untuk wilayah timur dan wilayah barat sehingga perlu adanya integrasi dengan konsep pendekatan antar wilayah Satya, 2015. Salah satu anacaman ketahanan pangan yang sangat berdampak yaitu alih fungsi lahan seperti pada beririgasi bergeser menjadi ke non padi, perumahan, industri, dan perkebunan Saragih, 2015.Dalam konteks wilayah provinsi dapat ditunjukkan data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan, dan Ketahanan Pangan, sebagaimana pada gambar Indeks di dalam gambar 6 tersebut menunjukkan ketersediaan, keterjangkauan, Tabel 1Capaian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019No Pembangunan Infrastruktur 2015 2016 2017 2018 20191 Jalan km Jembatan m Rel Kereta Api km’sp 176,25 68,99 269,98 615,05 415,204 Bandara Baru lokasi 2 2 3 4 45Jalan Tol PT Hutama Karya km - - 199 405 2536Bendungan unit 29 32 36 48 487Jaringan Irigasi ribu ha 647,3 343,7 329,4 194,7 162,08Perumahan KPR ribu unit - 58,4 23,7 50,0 84,09Rusun unit Kementrian Keuangan RI, 2020 433Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi Balipemanfaatan dan ketahanan pangan wilayah provinsi. Hal ini jika kita melihat posisi wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang menggambarkan luasnya area wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 34 Provinsi. Dari 34 Provinsi tersebut ketersediaan pangan masing-masing wilayah memiliki perbedaan, ada wilayah yang memiliki ketersediaan pangan yang melimpah dengan keterjangkauan yang kurang, di sisi lain ada daerah-daerah beberapa provinsi di timur Indonesia yang pemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauannya minim, sehingga kemudian berdampak kepada daya ketahanan pangan daerah Bali memiliki indeks keterjangkauan, pemanfaatan dan ketahanan pangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari kurva pada gambar 6 yang menunjukkan skoring indeks yang hampir sama rata tinggi. Dalam indeks ketersediaan pangan Provinsi Bali memiliki skor 81,92; sementara dalam indeks keterjangkauan 95,51; indeks pemanfaatan 79,80; dan indeks ketahanan pangan di 85,15. Jika diperbandingkan dengan provinsi lainnya skoring indeks Provinsi Bali tersebut lebih merata tingkat pencapaiannya sehingga Bali menjadi provinsi tertinggi dalam peringkat dan skor indeks ketahanan pangan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar pangan suatu daerah ditunjukkan dengan hadirnya ketersediaan infrastruktur wilayah tersebut, semakin baik ketersediaan infrastruktur maka akan semakin tinggi keterjangkauan masyarakat terhadap sumber pangan dan pemanfaatan pangan yang ada Kristiadi, 2017. Strategi ketersediaan dan pemerataan ketahanan juga diperlukan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan indeks ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayahnya. Menurut Usmaliadanti 2011 strategi ketersediaan dan pemerataan ketahanan tersebut ada tujuh, sebagai berikut. Gambar 6Data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan Dan Ketahanan Pangan Wilayah Badan Ketahanan Pangan, 2020. 434Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438Pertama, dengan membangun persediaan makanan domestik dan memanfaatkan sumber daya domestik secara optimal, meningkatkan cadangan pokok baik di pusat dan daerah serta dukungan masyarakat yang meningkatkan infrastruktur yang baik antar daerah sehingga memudahkan memasok pangan khususnya untuk wilayah Indonesia meningkatkan daya teknologi pada petani, atau pemerataan teknologi di setiap daerah dengan memberikan penyuluhan kepada petani, nelayan dan memfasilitasi dengan memperkuat pemasaran pangan yang esien dan mengembangkan pasar yang berada di menjaga kestabilan harga pokok pangan melalui pemasukan pangan pokok daerah dan pusat, dapat menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang terisolirKeenam, memperbaiki gizi masyarakat melalui pangan dengan melakukan pengayaan dan memperhatikaan kebutuhan pokok menciptakan jaminan mutu makanan yang diperdagangkan oleh masyarakat dengan memperhatikan kualitas higienis, mutu yang berkualitas dan bergizi Solusi pemerintah melalui program Nawacita dengan memprioritaskan kebijakan pembangunan untuk terus mendukung ketahanan pangan, dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan distribusi melalui pengadaan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh negara dan dilaksanakan dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Barat Kristiadi, 2017. Begitu halnya dengan yang terjadi di Provinsi Bali, keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di bidang infrastruktur menjadikan wilayah Bali dapat terhubung dengan baik dan memiliki tingkat distribusi serta keterjangkauan pangan yang baik Gunjana, 2015; Nasution, 2017; Nugroho, 2020.SIMPULANBerdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang tidak bisa lepas dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan suatu wilayah. Provinsi Bali dalam hal ini menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir dimana posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional. Kedua, capaian pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Provinsi Bali menjadi salah satu alasan utama kenapa Provinsi Bali dapat meningkatkan ketahanan pangannya. Selain dibarengi budaya agraria masyarakat yang masih tinggi, ketersediaan dalam infrastruktur penunjang juga pada akhirnya dapat memaksimalkan indeks keterjangkauan, ketersediaan, pemanfaatan dan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Bali. 435Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi BaliDAFTAR PUSTAKAAchmad, F., Mulyo, J. H., Masyhuri, dan Subejo, S., 2019, Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ketahanan Nasional, 252, hh. 151–177. Afiat, M. N., 2015, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara 1. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 168, hh. 20– W., 2016, Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Kajian Ekoomi Islam, 11, hh. 1– R., 2020, Infrastruktur Perkotaan Untuk Mendukung Kota Pintar Berkelanjutan. Arlius, A., Sudargo, T., dan Subejo, S., 2017, Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Studi Di Desa Palasari Dan Puskesmas Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Jurnal Ketahanan Nasional, 233, h. 359. Asahdi, A., 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, 32, hh. 65– Ketahanan Pangan, 2017, Statistik Ketahanan Pangan 2017. hh. 1– Ketahanan Pangan, 2018, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018. Kementrian Pertanian RI, II, hh. 1– Ketahanan Pangan, 2020, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019 Food Security Index of Indonesia 2019. Food Security Bureau, Republic of Pusat Statistik Kota Denpasar, 2020, Statistik Daerah Kota Denpasar 2020. In Badan Pusat Statistik Denpasar. .Bantacut, T., 2013, Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pangan Perdesaan Mandiri Berbasis Nilai Tambah. Jurnal Pangan, 222, hh. 397– 2019, Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur oleh Kementrian PUPR. P., Levine, S., Lipton, M., dan Warren-Rodríguez, A., 2016, Toward a food secure future Ensuring food security for sustainable human development in Sub-Saharan Africa. Food Policy, 60, hh. 1–9. Ervianto, W. I., 2017, Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Simposium II UNIID 2017, 21, hh. 98– N., 2017, Implementasi Sustainable Development Goals SDG’s Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 53, hh. 875– A. M., 2014, Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan. Analisis Kebijakan Pertanian, 111, hh. 11–25. 436Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 3, Desember 2020 421-438Fukuda-Parr, S., 2016, From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development. Gender and Development, 241, hh. 43–52. Gunjana, G., 2015, Bali Hadapi Tantangan Jaga Ketahanan Pangan. N. I., dan Rudiarto, I., 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 52, hh. 125–140. Husna, N., dan Albsayah, R., 2012, Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan. Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan, 12, hh. 171– N., 2015, Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. Jurnal Economix, 31, hh. 46– G. I., 2016, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ketahanan Nasional, 221, hh. 1–21. Jenderal, I., Ri, K. P., Kependudukan, S., Mada, U. G., Mada, U. G., Pascasarjanaprodi, S., Pembangunan, K., dan Mada, U. G., 2019, Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Rakyat Pada Empat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. 252, hh. 151– Keuangan RI., 2020, RAPBN 2019 APBN Untuk Mendorong Inves dan Daya Saing Melalui Pembanguan Sumber Daya Manusia. 2017, Pembangunan Infrastruktur Untuk Ketahanan Pangan Diperlukan. L. J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. In PT. Remaja Rosda Karya. .Muller, M., Biswas, A., Martin-Hurtado, R., dan Tortajada, C., 2015, Built infrastructure is essential. Science, 3496248, hh. 585–586. N, K. G. S., Oktavia, I., dan Chandra, Y. A., 2018, Pro Kontra Hutang Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. Sinergitas Quadruple Helix E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, 1, hh. 423– 2017, Bali Ajukan Pembangunan Enam Infrastruktur Baru. M., 1999, Metode Penelitian IV, Yogyakarta Ghalia 2020, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Journal of Chemical Information and Modeling, 539, hh. 1689–1699. Nurhemi, Soekro, S. R. I., dan R., G. S., 2014, Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. Bank Indonesia, WP/ 4, hh. 1– 2014, Pengaruh Modal Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. JEJAK Journal of Economics and Policy, 72, hh. 109–120. Pratama, dan Purnomo, E. P., 2020, Sustainable Development Goals 437Sri Mulyani, Firda Mardhatillah Putri, Bhimo Widyo Andoko, Paishal Akbar, Savira Novalia - Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Provinsi BaliSDGs dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Info artikel. 62, hh. 64– 2015, Efektivitas Penggunaan Pinjaman LuarNegeri untuk PembangunanInfrastruktur dalamPenyusunanAPBN 2014 dan APBN 2015. hh. 28– 2016, Aksesibilitas pangan faktor kunci pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Jurnal Pangan, 192, hh. 147– E., 2012, Determination of the Dimensions and Indicators of Food Security in Indonesia the National Food Security Board-World Food Program Methodology Revisited. Widyariset, 151, hh. 151– 2016, Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Maluku. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 351, h. 29. Saragih, 2015, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 61, hh. 45– 2015, Manajemen Utang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis Kajian, Vol. 20 No. 1 Maret 2015, hh. 59– van der., 2017, Penduduk Indonesia. Soekirman, S., 2000, Ilmu Gizi dan Aplikasinya Untuk Keluarga dan Masyarakat. In Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan T., 2018, Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 62, h. 115. Suryana, A., 2014, Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 Tantangan dan Penanganannya Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 Challenges and Its Responses. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 322, hh. 123– C., 2011, Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. In Journal of Economics Undip Repository Vol. 2, Issue 1.Wado, Sudargo, T., dan Armawi, A., 2019, Sosio Demogra Ketahanan Pangan Keluarga Dalam Hubungannya Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1 – 5 Tahun Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ketahanan Nasional, 252, hh. 178–203. Wati, R. I., Raya, A. B., Widiastuti, A., Rohmah, F., dan Utami, D., 2019, Potensi Wanita Dalam Mendukung Pemasaran Biji Kakao Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Studi Di Dusun Nglengkong, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Jurnal Ketahanan Nasional, 252, hh. 253–276. Widati, 2015, Ketersediaan pangan di provinsi papua barat. .Wulandari, W., Suranto, dan Priyo Purnomo, E., 2019, Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 41, hh. 13–28. Yeoh, J. S. W., Le, Q., Terry, D. R., dan McManamey, R., 2014, Challenges of Food Security for Migrants Living in a Regional Area of Australia Food Availability , Accessibility and Affordability. Journal of Food Security, 23, hh. 72–78. Yogyakarta, 2019, Kajian pendahuluan penurunan kemiskinan dan ketimpangan. ... Menurut Mulyani et al., 2020 Upaya untuk mendukung perekonomian nasional, sektor pertanian diharapkan berperan dalam bentuk a Penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk, b Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan baku bagi industri dan ekspor, c Meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan d Memberi sumbangan pada pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan pangan dalam suatu daerah bisa tercukupi bila memiliki potensi lahan pertanian yang bagus dan dikelola secara maksimal untuk menjamin peningkatan dan kesinambungan produksi. ...Rinto Tamu Ama Elfis Umbu K RetangJunaedin WaduThis research aims to find out the magnitude of the level of widespread inequality of planting and widespread inequality of basic food harvest of production between sub-districts in East Sumba Regency. The data in this study used secondary data of time series during 2017 - 2020 found in 22 sub-districts in East Sumba analysis methods used are the Williamson Index and the Length of Food Availability. The results of the analysis showed high inequality in planting area and area of staple food harvest between sub-districts in East Sumba Regency. Williamson's inequality index for planting area is and harvest area is This high inequality occurs due to the widespread distribution of planting and uneven harvest area and is also caused by the number of residents between sub-districts. The average availability of rice equivalent staple food at the level of East Sumba Regency reached the adequacy of basic food for 2,830 days. This means that East Sumba Regency has been able to meet food adequacy for 365 East Sumba Regency, there are 3 sub-districts that have not had enough food availability for 365 days, namely Waingapu City only enough for 13 days, Kanatang 273 days and Haharu 347 Indira Hapsari Iwan RudiartoFood security issue remains a worldwide concern and discussed in the main point of Millennium Development Goals MDGs and Sustainable Development Goals SDGs documents. Several problems threatening food security in addition to socioeconomic issue and the decline of agricultural land are the decrease of agricultural production caused by climate change. The Indonesian Government has proposed Food Security and Vulnerability Atlas FSVA to find out areas which require prioritized handling on food insecurity in order to determine appropriate policy strategy. Even though the result of FSVA 2015 concluded food security status in Rembang District, it does not guarantee similar condition in the villages. To complement the result of FSVA, this research attempts to identify food security and food insecurity at the village level by using spatial analysis and statistical analysis with factor analysis in order to examine the cause of food security and food insecurity. The result showed that most villages in Rembang fell into sufficient food security status 105 villages and food security status 90 villages, but there remained 10 villages left into an extremely food insecurity status which required more attention. The result of factor analysis showed the main factor causing food security was food availability and the main factor of food insecurity was socioeconomic factors. Food security strategies and policies were determined by indicators which constructed factor grouping that affected food security and food insecurity. This strategy was not only to solve food insecurity problems but also to increase food security in ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kecamatan Sleman bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat KIM. Inovasi pelayanan publik yang dijalankan oleh Kecamatan Sleman dengan KIM disebut dengan Sunmor Sembada Minggu Pahing SSMP. Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan bahwa implementasi kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahing di Kecamatan Sleman belum berjalan optimal. Pelaksana lebih fokus dalam bidang ekonomi dan budaya yaitu mempromosikan UMKM dan kelompok seni. Sedangkan bidang pendidikan, kunjungan ke Pepusda masih kurang efektif. Namun dilihat dari kualitas layanan, masyarakat merasa puas dengan adanya kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan ini yaitu, sumber dayamanusia, disposisi dan struktur was the mainfarmcommodity cultivated by farmers in Nglengkong Hamlet since 1980s. So far, farming activities of cacao, including cultivation till marketing, were conducted dominanly by male farmer. The research aimed to dug the potency of women in supporting the cacao beans marketing in order to realized the food resilience of farm household in Ngelngkong Hamlet, Giripurwo Village, Girimulyo District, Kulon Progo Regency. This research used descriptive qualitative approach with Participation Action Research PAR method. The data were obtained by Focus Group Discussion FGD with the farmer wifes and women representative from each neighbourhood association Rukun Tetangga-RT as the informant. The collected information was then analized using SWOT. The result showed that the farmer wife could be involved in marketing process of cacao beanss by using social capital that had been developed among the women in order to got information, expanded the network, and gained the potential buyers. Farmer wive were willing to involeved when their contribution could be the assurance JURNAL KETAHANAN NASIONAL Tatan Sukwika"THE ROLE OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AGAINST INTER-REGIONAL ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA". Infrastructure disparity is considered as one of the factors that enhances economic inequality between regions. In the Indonesian context, the issue is interesting to be examined, especially the government is currently encouraging infrastructure development in various regions in study aims at analyzing the dynamics of infrastructure and economic inequalities between regions provinces in Indonesia and examining the relationship between the two. This research employs several methods, namely Williamson Index, Klassen typology, and correlation and regression analyses. These methods are to provide an adequate scope of analysis to investigate trends and linkages of infrastructure development and economic imbalances between provinces in Indonesia. The study results find that the economic gap in term of GRDP per capita among the provinces in Indonesia was relatively high during the period 2011-2015. It was confirmed by the value of Williamson Index at points. The relatively high rate of the gap was mostly associated with the infrastructure gap among the provinces. Strong positive correlation between the gap of GRDP per capita and of infrastructure among provinces. This delivers a strong message to the government to accelerate equal development programs proportionally in lagging regions in order to reduce development bias to more developed study aims to 1 to examine the relationship of food security with the nutritional status of children under five in the working area of Puskesmas Legok, Legok Subdistrict, Tangerang District. 2 to study the variety of efforts to improve food security in malnutrition prevention of children under five in the working area of Legok Puskesmas, Legok Subdistrict, Tangerang District. The population in this study were parents / mothers / fathers and children aged 0-59 months who suffered malnutrition and malnutrition under normal conditions. The results of the study showed that 1 Some respondents were in food insecurity category, about 36 %, In food sensitive category about 39% and foodstuff category only about 15% and less food category about 10%. 2 Community nutrition improvement program or toddlers Legok Puskesmas conducted daily, monthly and yearly, daily program are Increasing exclusive breastfeeding without additional food and drinks for babies up to 6 months old. The monthly program is monitoring the development of underweight body weight weighing the balita which is weighing weight measurement of toddler to know growth pattern and growth of toddler body and its development. The annual program is monitoring the nutritional status of children under five and monitoring nutrition nutrient security and nutritional status of toddlers are closely related, if the family of food security enough to affect the nutritional status so good, otherwise if the food is less then the nutritional status is likely to experience malnutrition and lack of nutritionABSTRAKPenelitian bertujuan ini adalah 1 untuk mengkaji hubungan ketahanan pangan dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. 2 untuk mengkaji ragam upaya meningkatkan ketahanan pangan dalam penanggulangan gizi buruk balita di wilayah kerja Puskesmas Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua/ ibu/ bapak dan balita umur 0-59 bulan yang menderita gizi buruk dan kurang gizi di bawah kondisi normal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 Sebagian responden berada dalam kategori rawan pangan, sekitar 36%, pada kategori rentan pangan sekitar 39% dan kategori tahan pangan hanya sekitar 15% serta kategori kurang pangan sekitar 10%. 2 Program peningkatan gizi masyarakat atau balita Puskesmas Legok dilaksanakan secara harian, bulanan dan tahunan, program harian adalah Peningkatan pemberian Air Susu Ibu ASI eksklusif tanpa makanan dan minuman tambahan untuk bayi berumur sampai umur 6 bulan. Program bulanan adalah pemantauan Perkembangan berat badan balita Penimbangan badan balita yaitu penimbangan pengukuran berat badan balita untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan badan balita dan perkembangannya. Program tahunan adalah Pemantauan status gizi balita dan pemantauan asupan gizi pangan dan status gizi balita terdapat hubungan yang erat, jika keluarga ketahanan pangannya cukup akan mempengaruhi status gizinya jadi baik, sebaliknya jika pangannya kurang maka status gizinya kemungkinan akan mengalami gizi buruk dan kurang Agung Budi SantosoThis study was aimed to determine the impact of climate change on food crops performance in the Maluku province, based on the climatological data from 1995 to 2012, and to find out crop commodities that are adaptable to climate change. This study used four models of trend analysis linear least square pattern, quadratic, exponential, and moving averages. The results of forecasting were used to estimate food crop production in the year of climate change to determine the impact of climate change on crop production. Results showed that soybean was the most sensitive crop to climate change, it had the biggest impact on production, yield declined on both El Nino and La Nina Paddy which is generally cultivated on the wetlands, El Nino had the smallest effect on a decrease of production of and increased on the La Nina. Corn production decreased on the El Nino and increased during the La Nina. Sweet potatoes was the most resistant crop to climate change, the impact was increased production by during El Nino. To reduce the impacts of climate changes could be done through some efforts, namely 1 to identify areas of potential drought, floods, pests and diseases endemic based on climate and soil conditions, 2 to develop prediction techniques, based on weather and climate forecasts to provide early warning to farmers, 3 to prepare and disseminate a package of technology which is able to withstand the adverse conditions of the El Nino and La Nina, including varieties, pest and disease prevention, and production inputs which are easily obtained by farmers, 4 to improve irrigation and drainage channels, mainly on the paddy fields to increase production capacity and to prevent crop failure during the dry Ika JantiTulisan ini menjelaskan tentang perencanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya guna mewujudkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan data kualitatif, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, kelompok kepentingan, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, penetapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemberian insentif, serta melakukan kegiatan optimasi lahan, sertipikat tanah petani dan sinkronisasi data lahan pertanian. Meski secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang, regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendesak untuk segera JURNAL KAJIAN EKONOMI ISLAMWinda AfriyenisThe problem of this research is how Islam regards the economy Foreign Debt Government of Indonesia and the solution according to Islamic economic perspective. This research was library research. Analysis of data using content analysis. The results of the study revealed that foreign debts are increasing in number every year. The government's foreign debt is a source of development financing is commonly done by developing countries. Indonesian government's foreign debt has been to contain the system of interest, known as riba nasi'ah, riba nasi'ah are in addition to the debt repayment required by donor countries. Thus, in their views of Islam, the government's foreign debt is currently not in accordance with the Qur'an and Hadith. Posts offer a solution formulation of the government's foreign debt in other forms of cooperation permitted under Sharia, such as Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah and others, can be developed as a form of external financing in the state budgets. PENDAHULUAN Eksistensi pemerintah sangat urgen dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan implikasi yang memprihatinkan terhadap seluruh sendi pembangunan ekonomi dan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kinerja ekonomi nasional, yang berawal dari tahun-tahun sebelumnya sangat mengesankan dan mendapat pujian dari berbagai pihak, kemudian mengalami kemunduran yang drastis. Perkembangan ini telah membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami masalah yang serius, seperti masalah gejolak nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga yang sangat tinggi, inflasi dan krisis pinjaman luar negeri. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan demi terciptanya pembangunan ekonomi yang tumbuh stabil, merata dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan dari kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Semenjak krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut, Indonesia terus menerus dibelit oleh beban utang luar negeri yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini dibiayai olehmenimbulkankeyakinan, bahwa melalui „pembangunan‟ dapat diwujudkan „kehidupan yang serba lebih baik‟ sekaligus peningkatan „peningkatan kemakmuran masyarakat‟.15 B. Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan 1. Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sumber daya manusia adalah- Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Agar kebutuhan pangan masyarakat bisa tercapai, maka perlu dilakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan ketahanan dari buku Urban Farming untuk Ketahanan Pangan 2019 karya Sitawati, Euis Elih, dan Dewi Ratih, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Baca juga Manajemen Sumber Daya Manusia Tujuan dan Fungsinya Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dibagi menjadi dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pembagian tersebut dapat diketahui bahwa masalah ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Masalah ketahanan merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan mutlak untuk diwujudkan. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula. Strategi mewujudkan ketahanan pangan Upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan terlihat dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian. Baca juga Potensi Sumber Daya Manusia dan Upaya Pemanfaatannya Program utama Badan Ketahanan Pangan adalah program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program tersebut diwujudkan melalui beberapa fokus kegiatan.
Pertanianmerupakan bidang yang sangat penting untuk menunjang kehidupan umat manusia. Perkembangan pertanian diawali dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat prasejarah, yaitu perubahan dari budaya food gathering (berburu dan meramu) menjadi food producing (bercocok tanam). Sejak periode bercocok tanam tersebut, bidang pertanian selalu
Pembangunanketahanan pangan dan gizi dalam konteks RPJMN 2020-2024 menjadi target dari fokus pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, target dan sasaran RPJMN 2020-2024, khususnya yang terkait dengan pembangunan pangan dan penyediaan layanan dasar digunakan menjadi target dan sasaran yang harus dicapai dalamMasyarakatperludibekali dengan pengetahuan hidup sehat, agar punya pedoman untuk menerapkan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan gizi yang berimbang. Dalam keluarga, sangat diperlukan peran ibu dalam penyediaan, pemilihan dan pengolahan bahan yang tepat, teliti dan terampil sesuai kemampuan keluarga untuk dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan.
Pembangunanyang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan berasal dari Bahasa Inggris yaitu sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan
DirekturUtama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya MoU ini, Pupuk Indonesia bisa mendapatkan jaminan pasokan gas bumi guna memenuhi kebutuhan proyek pabrik Amoniak-Urea dan Methanol di Papua Barat, disamping juga untuk kebutuhan pabrik pupuk Pusri 3B serta memenuhi pasokan gas untuk pabrik eksisting.
Luaspertanian di Indonesia yang semakin menyempit hal inilah yang menjadi tantangan terbesar saat ini yang harus dihadapi akan tetapi, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara melakukan pembangunan sektor pertanian. Pembangunan adalah suatu proses perubahan
bidangbidang tadi ,kemudian supaya lembaga ini jelas secara Struktural,AD-ART,GBHO. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukam untuk melakukan optimalisasi terhadap peran pemuda dalam meningkatkan perekonomian melalui bidang pertanian, perikanan, dan peternakan pada masa pandemi covid-19 di
.
